Oleh: H. Ahmad Saransi
@sorotan
Ketika tatanan pemerintahan Swapraja Soppeng mengalami perubahan dan terbentuklah Daerah Otonom Tingkat II Soppeng pada tahun 1957 (Undang2 Darurat No. 4 tahun 1957), maka berakhirlah pula sistem Kedatuan yang telah lama menjadi fondasi kepemimpinan di tanah Soppeng.
Pada masa peralihan yang penting itu, H. Andi Wana, yang menjabat sebagai Datu Soppeng terakhir sejak tahun 1940 hingga 1957, secara de facto turut mengalami transformasi peran dan kedudukan. Dari seorang pemimpin dalam sistem kerajaan (Kedatuan), beliau beralih menjadi Kepala Daerah, atau yang lazim disebut masyarakat sebagai Petta Kepala Daerah.
Beliau kemudian melanjutkan pengabdiannya sebagai Kepala Daerah Tingkat II Soppeng pada periode 1957–1960. Perubahan ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan sebuah pergeseran besar dari sistem pemerintahan tradisional yang bersifat feodal menuju sistem pemerintahan demokratis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menyadari sepenuhnya makna perubahan tersebut, H. Andi Wana dengan penuh kesadaran dan kebesaran jiwa segera memanggil keluarga besarnya. Dalam pertemuan itu, beliau menyampaikan pesan yang sarat makna dan nilai moral:
ᨕᨍ ᨆᨘᨉᨈᨘᨂᨗ ᨕᨒᨙᨆᨘ᨞ ᨕᨍᨈᨚ ᨆᨘᨆᨌᨕᨙ ᨀᨘᨕᨈᨆᨘ ᨐᨀᨘ ᨉᨙ ᨊᨉᨈᨘᨂᨗᨀᨚ᨞ ᨐᨀᨘ ᨕᨒᨙᨊ ᨉᨈᨘᨂᨗᨀᨚ ᨈᨑᨗᨆᨕᨗ᨞
“Ajja mudatungngi alèmu. Aajjato mumacaè ku atammu yakku dè’ nadatungiko. Nakku alèna datungiko tarimai.” (Wawancara Andi Tantu Dt Galib)
Artinya: Jangan sekali-kali menyebut dirimu seorang Datu (bangsawan). Jangan pula engkau marah kepada rakyatmu jika mereka tidak menyebutmu Datu. Namun, bila mereka menyebutmu Datu, maka terimalah.
Pesan tersebut mencerminkan kerendahan hati dan kedewasaan seorang pemimpin yang memahami zaman. Ia menegaskan bahwa kemuliaan bukan lagi terletak pada gelar, melainkan pada pengabdian. Dengan sikap itu, H. Andi Wana secara nyata menanggalkan simbol-simbol kekuasaan absolut dan feodalisme, serta memberi teladan tentang bagaimana seorang bangsawan sejati menempatkan diri dalam sistem demokrasi.
Transformasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Soppeng, sebuah peralihan yang tidak hanya administratif tetapi juga kultural dan moral, yang diwariskan melalui keteladanan seorang pemimpin kepada generasi penerusnya.(**)
