
Soppeng-Breakingsulsel.com.id
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 yang diluncurkan oleh pemerintah diduga menghadapi sejumlah penyimpangan dalam proses pelaksanaannya di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber, sejumlah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah tersebut tercatat menerima bantuan revitalisasi dengan rata-rata nilai anggaran mencapai Rp700 juta lebih per sekolah. Pelaksanaan pembangunan ini direncanakan menggunakan mekanisme swakelola, sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan program.
Namun, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap mekanisme tersebut. Beberapa satuan pendidikan diduga menyerahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada pihak ketiga, meskipun semestinya dilakukan secara swakelola oleh sekolah itu sendiri, sesuai pedoman teknis pelaksanaan program.
Menanggapi hal ini, Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai bahwa praktik seperti ini berpotensi mencederai semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara.
“Kami sangat menyayangkan jika benar ada sekolah-sekolah yang memihak ketigakan pekerjaan yang semestinya dilakukan secara swakelola. Ini bisa mengarah pada pelanggaran aturan dan membuka ruang terjadinya penyimpangan anggaran,” ujar Mahmud Cambang kepada media ini.
Mahmud juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah investigatif untuk memastikan kebenaran informasi tersebut secara langsung di lapangan.
“Dalam waktu dekat, tim kami akan turun langsung ke sekolah-sekolah penerima bantuan untuk memastikan apakah pelaksanaan revitalisasi benar-benar sesuai dengan mekanisme swakelola atau tidak. Jika ditemukan adanya pelanggaran, kami tidak akan segan melaporkannya ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Media ini akan terus menelusuri informasi lebih lanjut serta berupaya mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi dan informasi yang berimbang. (**/ Red)