Keterangan gambar: Ketua SMSI soppeng FAS. Rachmat Kami, S.Sos priode 2026 – 2029
Penulis : Rano Karno
Breaking sulsel.co.id, Soppeng – Di tengah khidmatnya suasana Ramadhan 1447 H, sebuah langkah nyata diambil oleh keluarga besar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Soppeng. Bukan sekadar mengejar berita, kali ini mereka membawa “suara” yang selama ini hanya berbisik di ruang-ruang digital menjadi sebuah ketukan nyata di pintu kekuasaan.
Pada hari ini, Ketua SMSI Soppeng telah melangkahkan kaki ke Kantor Bupati Soppeng untuk menyerahkan sebuah Surat Terbuka melalui Bagian Umum Setda. Tak berhenti di sana, tembusan surat serupa juga dititipkan melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng sebagai wujud pengawalan aspirasi secara utuh.
Sebuah Misi Kemanusiaan di Bulan Suci
Surat bernomor 0031/SMSI-SOP/III/2026 tertanggal 14 Maret 2026 tersebut bukanlah sekadar tumpukan kertas administratif. Di dalamnya, terukir harapan ribuan tenaga abdi negara berstatus PPPK Paruh Waktu yang kini tengah dibalut kegelisahan.
Di saat umat muslim sedang berlomba mengejar keberkahan dan bersiap menyambut hari kemenangan Idul Fitri, terselip sebuah kekhawatiran nyata mengenai hak Tunjangan Hari Raya (THR) yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar.
“Menunda atau meniadakan hak ini di tengah situasi ekonomi yang menantang akan mencederai rasa keadilan bagi mereka yang telah berdedikasi bagi pelayanan publik di Soppeng,” tulis SMSI dalam suratnya yang sarat akan pesan moral.
Menakar Keadilan di Bumi Latemmamala
SMSI Soppeng menyoroti fenomena viralnya informasi yang menempatkan Kabupaten Soppeng dalam daftar daerah yang dikabarkan tidak memberikan THR bagi pejuang paruh waktu. Bagi organisasi pers ini, membiarkan informasi tersebut tanpa klarifikasi transparan adalah membiarkan “bola liar” merusak moril para abdi negara.
Ketua SMSI Soppeng, FAS Rachmat Kami, S.Sos., menekankan bahwa marwah pembangunan fisik yang megah di Soppeng seharusnya berjalan beriringan dengan kesejahteraan para pejuang di lini bawah. Jangan sampai megahnya gedung dan jalanan menjadi kontras dengan dapur para pegawai yang mungkin tidak mengepul di hari raya.
Ikhtiar untuk Harmoni
Langkah bersurat ini disebut sebagai “bentuk cinta” terhadap kondusivitas daerah. SMSI mendorong adanya kebijakan diskresi yang bijaksana dari Bupati Soppeng agar keadilan tidak hanya menjadi milik mereka yang berstatus formal, tetapi juga merangkul mereka yang bekerja sepenuh hati meski dalam status paruh waktu.(R2/**)
