Soppeng —Breakingsulsel.com.id
Hasil investigasi tim Jejak Hukum LHI mulai membuahkan hasil. Praduga terkait pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di seluruh desa Kabupaten Soppeng dalam empat tahun terakhir, dengan nilai mencapai miliaran rupiah, dinilai belum memperlihatkan hasil nyata.
Belasan program yang menjadi prioritas, seperti ketahanan pangan, dana bergulir, penyediaan alat produksi pertanian, saprodi, unit peternakan sapi, ayam, itik, kambing, hingga pertokoan, disebut tidak berjalan optimal.
Menurut sejumlah warga, sejak Bumdes didirikan pada 2021, belum ada aktivitas yang benar-benar terlihat di lapangan. Kondisi ini menambah daftar panjang lemahnya pengelolaan anggaran negara oleh sebagian kepala desa.
Ketua Tim Investigasi LHI, Mahmud Cambang, usai kunjungan lapangan pada Minggu (14/9), menegaskan bahwa dana desa yang mencapai sekitar Rp1 miliar per tahun untuk setiap desa cukup rawan disalahgunakan.
“Banyak kasus yang terungkap di media, menunjukkan aparatur desa maupun pihak yang diberi mandat mengelola dana desa, termasuk Bumdes, tidak jarang terjerat korupsi,” ujarnya.
Mahmud menyebut modus yang kerap muncul antara lain penggelembungan anggaran, proyek dan laporan fiktif, penggelapan, serta penyalahgunaan dana saat perencanaan maupun implementasi anggaran.
Ia juga menyoroti budaya tata kelola yang buruk di tingkat pemerintah desa (Pemdes), yang berimbas pada Bumdes.
“Pemdes ibarat orang tua, sedangkan Bumdes anaknya. Jika tata kelola Pemdes buruk, masyarakat akan menilai Bumdes sama buruknya. Ini memicu sikap apatis dan hilangnya kepercayaan, padahal misi utama Bumdes adalah membangun kemandirian ekonomi,” jelasnya.
Mahmud menekankan perlunya sumber daya manusia (SDM) yang kuat untuk memajukan desa, baik melalui peningkatan kualitas aparatur, dukungan masyarakat, maupun sinergi dengan institusi pemerintah di atasnya.
“Stakeholder harus hadir dalam pengawasan, keterbukaan, dan inovasi agar lahir budaya maju dan rasa memiliki di tengah masyarakat,” pungkasnya.
(**Red)