Soppeng – Breakingsulsel.com.id
Warga Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, kini menjerit akibat ulah aparat pemerintah yang dinilai semena-mena dalam mengurus hak rakyat kecil.
Seperti yang dialami oleh Muh. Fajri, warga setempat, yang menuturkan bahwa seluruh bantuan sosial orang tuanya — mulai dari PKH hingga bantuan beras — tiba-tiba dihentikan tanpa alasan yang jelas.
Lebih ironis lagi, BPJS Kesehatan gratis keluarganya juga dicabut sepihak. Hal ini baru terbongkar ketika ayahnya hendak dirawat di Puskesmas Salotungo, namun ditolak lantaran status kepesertaan dinyatakan tidak aktif.
“Saya sangat kecewa. Bayangkan, bapak saya butuh perawatan mendesak, tapi tiba-tiba dibilang BPJS sudah tidak aktif. Alasannya katanya orang tua saya dianggap P3K. Saya tanya dasar hukumnya mana, bukti legalitasnya apa, tapi tidak ada yang bisa ditunjukkan. Ini benar-benar pelecehan terhadap rakyat kecil,” tegas Fajri.
Lebih jauh, ketika dirinya meminta klarifikasi ke pihak kelurahan, bukannya mendapat penjelasan transparan, staf justru mengalihkan pembicaraan dan memberi jawaban mengambang.
“Mereka hanya bilang akan diaktifkan kembali, seolah-olah masalah ini hal biasa. Padahal ini menyangkut nyawa dan hak warga,” tambahnya.
Kasus ini menunjukkan adanya dugaan permainan kotor dan maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial dan layanan BPJS gratis di Kelurahan Botto.
Alih-alih berpihak pada rakyat, justru kebijakan sepihak tanpa transparansi yang dipertontonkan.
Warga menuntut agar pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, dan pihak BPJS segera buka suara. Jangan ada lagi praktik semena-mena yang memutus hak rakyat miskin tanpa dasar hukum yang jelas.
“Kalau hak-hak masyarakat terus dicabut tanpa alasan yang sah, untuk apa ada negara? Untuk apa ada pemerintah? Jangan hanya ingat rakyat ketika musim pemilu, tapi setelahnya dizalimi begini,” tutup Fajri dengan nada geram.
Penulis : (RH/Red)