Oleh: Arham MSi La Palellung
Ketua Dewan Kajian Strategis KITA INDONESIA
Opini Edukasi Publik
Beberapa hari terakhir, masyarakat Soppeng disuguhi kabar gembira: ekonomi kita tumbuh 9,39 persen pada triwulan pertama tahun 2026, menempati posisi kelima se-Sulawesi Selatan, jauh di atas rata-rata provinsi (6,88 persen) dan nasional (5,61 persen). Angka ini diumumkan Kepala BPS RI pada Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Makassar, 10 Juni 2026. Sumbernya resmi, datanya sahih, dan kita boleh bangga.
Namun kebanggaan yang sehat adalah kebanggaan yang melek data. Tulisan ini mencoba menjelaskan angka tersebut sejelas-jelasnya kepada masyarakat awam. Apa artinya, dari mana datangnya, dan apa yang tidak diceritakannya, dengan tetap berpegang pada data resmi yang dapat diperiksa ulang oleh siapa pun, termasuk akademisi dan peneliti.
Angkanya Benar, Bukan Karangan.
Pertumbuhan 9,39 persen artinya nilai produksi barang dan jasa di Soppeng pada Januari–Maret 2026 lebih tinggi 9,39 persen dibanding Januari–Maret 2025 (year-on-year).
Ini data Badan Pusat Statistik, bukan klaim pemerintah daerah. Sampai di sini tidak ada yang perlu diragukan. Yang perlu dipahami adalah cara membacanya.
Ini Nilai Satu Ulangan, Bukan Rapor Kenaikan Kelas
Bayangkan seorang anak yang biasa mendapat nilai 5 tiba-tiba mendapat nilai 9 pada satu ulangan. Orang tua yang bijak akan senang, tetapi juga bertanya: ulangannya bab apa?
Ekonomi Soppeng dalam tiga tahun terakhir tumbuh 3,33 persen (2023), 4,06 persen (2024), dan 4,77 persen (2025) per tahun. Angka 9,39 persen hanyalah potret tiga bulan — dan tiga bulan itu kebetulan musim panen raya padi, yaitu “ulangan paling mudah” bagi daerah pertanian seperti Soppeng.
Ketika triwulan-triwulan tanpa panen besar ikut dirata-ratakan, angka tahunan 2026 hampir pasti akan jauh lebih rendah dari 9,39 persen.
Jika nanti keluar di kisaran 5–6 persen, itu bukan kemunduran, melainkan normalisasi yang sudah bisa diduga sejak sekarang.
Indikator Angka Keterangan
- Pertumbuhan Soppeng 2023 (tahunan) 3,33% BPS
- Pertumbuhan Soppeng 2024 (tahunan) 4,06% BPS
- Pertumbuhan Soppeng 2025 (tahunan) 4,77% BPS
•✓Pertumbuhan Soppeng Triwulan I 2026 (y-on-y) 9,39% BPS, 10 Juni 2026
Rata-rata Sulawesi Selatan Triwulan I 2026 6,88% BRS BPS Sulsel, 5 Mei 2026. Nasional Triwulan I 2026 5,61% BRS BPS RI, 5 Mei 2026
Hampir Semua Tetangga Kita Juga Mendapat Nilai 9
Pada triwulan yang sama, Sinjai tumbuh 11,14 persen, Kepulauan Selayar 9,83 persen, Maros 9,54 persen, dan Pangkep 9,47 persen.
Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya Luwu Timur yang ekonominya menyusut.
Jika satu anak mendapat nilai 9, mungkin ia memang pintar. Jika hampir satu kelas mendapat nilai 9, berarti soalnya yang sedang mudah.
Lonjakan ini adalah gelombang se-Sulawesi Selatan yang didorong faktor-faktor bersama, bukan keistimewaan kebijakan satu kabupaten.
Karena itu, mengklaim angka ini semata-mata sebagai bukti keberhasilan kebijakan daerah adalah penyederhanaan yang berlebihan.
Faktor Pendorong yang Jarang Diberitakan:
- Belanja Pemerintah
Inilah bagian yang hampir tidak pernah dikutip media lokal.
Berita Resmi Statistik BPS Sulsel (5 Mei 2026) mencatat bahwa lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Sulawesi Selatan justru administrasi pemerintahan, yang melonjak 20,56 persen, dipicu oleh konsumsi pemerintah yang naik tajam 35,14 persen akibat percepatan realisasi belanja daerah di awal tahun (frontloading).
Pola serupa terjadi di tingkat nasional, di mana konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen.
Sederhananya: sebagian besar tenaga pendorong ekonomi awal 2026 adalah uang APBN dan APBD yang sengaja dibelanjakan lebih cepat — seperti motor yang melaju kencang karena digas penuh di awal, bukan karena mesinnya tiba-tiba lebih kuat.
Begitu gas kembali normal pada triwulan berikutnya, laju ekonomi pun akan menyesuaikan.
Ada pula angka yang belum banyak diberitakan: dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi Sulsel justru terkontraksi 3,30 persen.
Angka ini sah dan normal secara musiman, namun jarang dikutip.
Menonjolkan angka yang menggembirakan adalah hal yang wajar, tetapi gambaran yang utuh baik yang menggembirakan maupun yang menantang akan membantu masyarakat memahami keadaan sebenarnya secara lebih adil.
Bahkan Pertanian Kita Sedang Melambat
Narasi resmi menonjolkan “panen raya yang sukses”.
Data BPS Sulsel memberi nuansa berbeda: sektor pertanian pada triwulan I 2026 justru melambat; subsektor tanaman pangan memang tumbuh 12,64 persen, tetapi lebih lambat dibanding triwulan I 2025.
Perlu diingat, triwulan I 2025 adalah periode luar biasa: produksi beras panen raya Sulsel mencapai lebih dari 700 ribu ton, dibandingkan hanya sekitar 35 ribu ton pada periode sama 2024 akibat pergeseran musim tanam pasca El Niño.
Artinya, kisah “panen raya sukses” sesungguhnya adalah kelanjutan momentum tahun lalu, bukan terobosan baru tahun ini.
Ukuran yang Sesungguhnya: Apakah Orang Miskin Berkurang?
Pertumbuhan PDRB mengukur nilai produksi, bukan isi dompet warga. Nilai produksi pertanian bisa naik karena harga gabah tinggi, sementara margin terbesar dinikmati pedagang besar atau penggilingan, bukan petani penggarap atau buruh tani.
Ukuran kesejahteraan yang jujur adalah angka kemiskinan, dan datanya berbicara: kemiskinan Soppeng dalam sepuluh tahun terakhir hanya turun dari 8,76 persen menjadi 7,48 persen (data tersedia terakhir, 2023) — sekitar 1,3 poin dalam satu dekade, atau masih sekitar 18 ribu jiwa warga Soppeng yang hidup miskin.
Dengan kecepatan penurunan sekitar 0,13 poin per tahun, dibutuhkan puluhan tahun untuk menuntaskannya. Jika pertumbuhan benar-benar “dirasakan masyarakat” sebagaimana kata para pejabat, kurva inilah yang seharusnya turun curam.
Sejauh ini, belum.
Perlu pula dipahami satu angka yang sering disalahartikan: Gini Ratio Soppeng sebesar 0,331, yang memang termasuk salah satu terbaik (terendah) di Sulawesi Selatan.
Gini Ratio mengukur seberapa merata pendapatan dibagi, bukan seberapa besar pendapatannya ibarat mengukur seberapa adil sepotong kue dibagi, bukan seberapa besar kuenya.
Angka rendah memang baik, tetapi di daerah agraris ia sering berarti “merata dalam keterbatasan”: sebagian besar warga sama-sama berpenghasilan pas-pasan.
Gini yang rendah berdampingan dengan kemiskinan yang turun lambat justru menggambarkan kondisi sama rata, sama terbatas bukan bukti kemakmuran yang telah menyebar.
Maka pemerataan yang baik tetap harus dibaca bersama pertanyaan pokoknya: kapan kuenya membesar, yang ditandai oleh turunnya kemiskinan dan naiknya pendapatan riil petani.
Yang layak diapresiasi adalah tren tahunan Soppeng yang konsisten naik tiga tahun berturut-turut (3,33 → 4,06 → 4,77 persen) — itu sinyal perbaikan yang nyata.
Yang perlu kita jaga bersama adalah agar capaian ini dibaca secara utuh dan tidak berhenti pada angka semata.
Sebagai warga, ada lima hal yang lebih layak dipantau daripada angka pertumbuhan triwulanan:
- pertama, angka pertumbuhan tahunan 2026 ketika dirilis awal 2027, dibandingkan dengan 4,77 persen tahun 2025;
- kedua, harga gabah di tingkat petani pada panen berikutnya — apakah petani benar-benar menikmati harga layak;
- ketiga, angka kemiskinan dan pengangguran Soppeng terbaru dari BPS;
- keempat, realisasi janji konkret berupa infrastruktur pertanian, akses pembiayaan UMKM, dan pelatihan SDM;
- serta kelima, tumbuhnya pengolahan hasil pertanian di Soppeng sendiri, agar gabah kita tidak terus keluar daerah dalam bentuk mentah.
Tulisan ini bukan penolakan terhadap pembangunan, dan bukan pula serangan kepada siapa pun. Justru sebaliknya, capaian pertumbuhan ini akan jauh lebih kokoh apabila disertai keterbukaan data.
Karena itu, kepada pemerintah daerah saya menyampaikan ajakan yang sederhana
publikasikanlah angka secara lengkap dan berkala: pertumbuhan tahunan, perkembangan kemiskinan, harga gabah di tingkat petani, serta realisasi belanja daerah.
Pemerintahan yang percaya diri dengan capaiannya tidak akan ragu membuka datanya, dan masyarakat yang memahami datanya akan menjadi pendukung pembangunan yang paling setia.
Inilah bentuk kepedulian, agar manfaat pertumbuhan benar-benar hadir di dapur-dapur warga Soppeng.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik bukanlah yang paling tinggi angkanya, melainkan yang paling banyak dirasakan rakyatnya.”
Catatan metodologi dan sumber data:
(1) Angka pertumbuhan per kabupaten triwulan I 2026 (Soppeng 9,39%; Sinjai 11,14%; Selayar 9,83%; Maros 9,54%; Pangkep 9,47%) diumumkan Kepala BPS RI pada Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 10 Juni 2026, dan diberitakan sejumlah media regional (Tribun Timur, Pedoman Rakyat, Rakyat Sulsel).
Perlu dicatat bahwa BPS secara reguler merilis PDRB kabupaten/kota secara tahunan, sehingga angka triwulanan per kabupaten merupakan estimasi awal yang dapat direvisi.
(2) Data provinsi dan sektoral (pertumbuhan Sulsel 6,88% y-on-y; kontraksi q-to-q 3,30%; administrasi pemerintahan +20,56%; konsumsi pemerintah +35,14%; tanaman pangan +12,64%; PDRB ADHB Rp191,28 triliun) bersumber dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 5 Mei 2026 (sulsel.bps.go.id).
(3) Data nasional (pertumbuhan 5,61% y-on-y; konsumsi pemerintah +21,81%) bersumber dari Berita Resmi Statistik BPS RI, 5 Mei 2026 (bps.go.id).
(4) Pertumbuhan tahunan Soppeng 2023–2025 sebagaimana diungkap pada acara yang sama, 10 Juni 2026.
(5) Data produksi beras panen raya Sulsel 2024–2025 bersumber dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan (Mei 2025).
(6) Data kemiskinan Soppeng bersumber dari Susenas BPS (soppengkab.bps.go.id; Databoks Katadata); angka 7,48 persen merupakan data tersedia terakhir (2023).
(7) Gini Ratio Soppeng (0,331) bersumber dari BPS dan dapat diperiksa pada tabel Gini Ratio menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (sulsel.bps.go.id).
Seluruh angka dapat diverifikasi pada sumber-sumber tersebut.
Tulisan ini adalah opini edukasi publik dan terbuka untuk dikoreksi dengan data yang lebih baru atau lebih lengkap.(**)
