Oleh: Arham MSI La Palellung
Ketua Lembaga Advokasi HAM Indonesia (LHI)
Tidak ada masyarakat yang menolak hadirnya sumber air baru. Air adalah kebutuhan dasar manusia. Karena itu, setiap langkah Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mencari sumber air baku melalui pembangunan sumur bor tentu patut diapresiasi.
Namun dalam sebuah pemerintahan yang demokratis, apresiasi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menghentikan sikap kritis.
Sebab pembangunan bukan hanya tentang menemukan keberhasilan teknis. Pembangunan adalah tentang memastikan bahwa keberhasilan tersebut benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan dikelola dengan prinsip transparansi serta tanggung jawab publik.
Pemerintah dapat mengatakan bahwa sumur bor berhasil menghasilkan debit air di atas target. Secara teknis, itu tentu menjadi kabar positif. Tetapi masyarakat tidak hidup dari angka debit air.
Masyarakat tidak mengisi kebutuhan sehari-hari dengan angka statistik. Masyarakat menunggu, kapan air benar-benar sampai ke rumah mereka, kapan pelayanan itu dirasakan, dan kapan manfaat pembangunan hadir dalam kehidupan mereka.
Karena ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya pada proses menemukan sumber daya, tetapi pada kemampuan pemerintah memastikan sumber daya tersebut menjadi pelayanan yang nyata.
Pemerintah jangan terlalu cepat berhenti pada seremoni keberhasilan pengeboran. Sebab air yang keluar dari dalam tanah hanyalah awal dari sebuah pekerjaan besar.
Yang lebih penting adalah bagaimana air tersebut dikelola, siapa yang menikmati manfaatnya, bagaimana sistem distribusinya, dan bagaimana pemerintah menjamin bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi tujuan utama.
Air Bukan Sekadar Komoditas
Persoalan air memiliki dimensi yang jauh lebih besar daripada sekadar proyek infrastruktur. Air menyangkut hak dasar masyarakat. Karena itu, ketika terdapat keterlibatan pihak ketiga atau investor dalam pengelolaan sumber daya air, pemerintah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Publik berhak mengetahui:
- Siapa pihak yang terlibat?
- Bagaimana bentuk kerja samanya?
- Berapa nilai investasi yang masuk?
- Berapa lama masa kerja samanya?
- Bagaimana mekanisme pengelolaannya?
Apa manfaat langsung dan tidak langsung yang diterima Pemerintah Kabupaten Soppeng dan masyarakat?
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa air berhasil ditemukan, tetapi tidak pernah mengetahui bagaimana nilai ekonomi dari sumber daya tersebut dikelola. Semakin besar sebuah proyek menyangkut kepentingan publik, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk membuka informasi secara terang.
Transparansi bukan tanda kelemahan pemerintah. Justru transparansi adalah bukti bahwa pemerintah memiliki keyakinan terhadap kebijakan yang dijalankan. Jangan Sampai Keberhasilan Hari Ini Menjadi Masalah Masa Depan
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong program pembangunan sumur bor untuk sektor pertanian melalui program pompanisasi. Program tersebut tentu memiliki tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ekonomi masyarakat.
Namun setiap kebijakan pengambilan air tanah dalam skala besar harus dibangun berdasarkan kajian yang serius.
Pertanyaannya.
Apakah seluruh program tersebut telah berdasarkan kajian kondisi air tanah Soppeng?
Bagaimana kapasitas sumber air tanah menopang eksploitasi dalam jangka panjang?
Bagaimana strategi konservasi agar kebutuhan hari ini tidak menciptakan persoalan bagi generasi mendatang?
Pembangunan yang baik bukan hanya bertanya, “Apa yang bisa kita bangun hari ini?”
Tetapi juga bertanya, “Apa dampaknya bagi masyarakat 20 atau 30 tahun ke depan?”
Sebab banyak daerah bukan gagal karena tidak memiliki program. Banyak daerah gagal karena program berjalan tanpa tata kelola yang kuat.
Jangan Bangun Keberhasilan di Atas Klaim, Bangun Kepercayaan di Atas Keterbukaan
Pemerintah sering kali tergoda menjadikan keberhasilan awal sebagai pencapaian akhir. Padahal dalam pelayanan publik, keberhasilan bukan ketika pemerintah selesai bekerja.
Keberhasilan adalah ketika masyarakat mulai merasakan hasil kerja pemerintah.
Sumur bor bukan hanya tentang mengebor tanah mencari air. Sumur bor adalah ujian apakah pemerintah mampu mengelola kepercayaan rakyat.
Sumur bor bukan hanya persoalan menemukan sumber air di dalam tanah. Lebih jauh dari itu, ia menjadi cermin bagaimana sebuah pemerintahan mampu mengelolanya
Sebab setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak hanya dinilai dari keberhasilan pelaksanaannya, tetapi juga dari keterbukaan prosesnya, kejelasan pengelolaannya, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar kembali kepada rakyat.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya apakah air berhasil ditemukan, tetapi apakah pemerintah mampu memastikan masyarakat mengetahui, memahami, dan merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.
Apakah pemerintah mampu memastikan manfaat pembangunan tidak hanya berhenti pada laporan administrasi?
Karena masyarakat hari ini semakin cerdas. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kabar bahwa program berjalan.
Masyarakat membutuhkan bukti bahwa program tersebut benar-benar berpihak kepada mereka.
Sebagai Ketua Lembaga Advokasi HAM Indonesia (LHI), saya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun dukungan terhadap pembangunan tidak berarti menutup mata terhadap kewajiban pemerintah untuk transparan dan bertanggung jawab.
Mencari air mungkin membutuhkan kedalaman tanah. Tetapi membangun kepercayaan rakyat membutuhkan kedalaman tata kelola.
Bupati Soppeng Suwardi Haseng tidak cukup hanya memastikan air berhasil ditemukan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bagaimana air tersebut dikelola secara transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebab dalam pemerintahan, keberhasilan tidak berhenti pada apa yang terlihat di depan kamera, tetapi diuji dari apa yang dirasakan rakyat setelahnya. (**)
