Uncategorized

Satreskrim Polres Barru, Lidik Dugaan Penipuan Jual Beli Lahan Empang

180
×

Satreskrim Polres Barru, Lidik Dugaan Penipuan Jual Beli Lahan Empang

Sebarkan artikel ini

BARRU, Breaking Sulsel.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Barru tengah menyelidiki laporan dugaan penipuan terkait rencana jual beli lahan empang senilai Rp70 juta di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

Perkembangan penanganan perkara tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 15 November 2026 yang diterima pihak pelapor.

​Laporan pengaduan itu tercatat masuk ke kepolisian pada 9 November 2026 oleh warga asal Ballewe, Kecamatan Balusu, bernama Syamsu Alam bin Saleh.

Dalam dokumen SP2HP tersebut, peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Jumat, 12 Juli 2022 di Ballewe, dengan sangkaan awal dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

​Kepada redaksi, Kamis (19/11/2026), Syamsu Alam menuturkan bahwa persoalan bermula ketika seorang pria bernama Arman Rifai yang disebutnya menjabat sebagai Kepala Desa Madello, Kecamatan Balusu mendatangi rumahnya.

Menurut klaim Syamsu, Arman menawarkan sebidang lahan empang di Desa Madello yang disebut milik H. Rate seharga sekitar Rp300 juta, disertai informasi mengenai rencana pembebasan lahan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai ganti rugi tinggi.

​Tertarik dengan penjelasan tersebut, Syamsu menyepakati pembelian secara bertahap dengan rencana pembayaran awal sebesar Rp100 juta.

Setelah kesepakatan tercapai, istri Syamsu mentransfer dana sebesar Rp70 juta ke rekening yang diberikan pihak terkait, sementara sisa Rp30 juta direncanakan menyusul.

​Namun, menjelang pelunasan tahap awal, Syamsu mengaku memperoleh informasi bahwa lahan empang tersebut dipersoalkan sejumlah ahli waris keluarga H. Rate dan disebut belum bersertifikat.

Atas dasar itu, ia memutuskan membatalkan rencana transaksi. Syamsu menyebut H. Rate sempat berjanji mengembalikan uang Rp70 juta tersebut, tetapi hingga laporan polisi dibuat dana itu belum diterimanya dan belum ada penyelesaian lanjutan.

​Syamsu menambahkan, keputusan awalnya menyepakati transaksi didasari rasa percaya karena pihak yang menemuinya berstatus sebagai aparatur desa.

​”Awalnya saya percaya karena yang datang ke rumah dan menyampaikan hal itu adalah kepala desa. Kami sekeluarga berharap ada kejelasan dan penyelesaian atas uang Rp70 juta yang sudah kami kirimkan, karena dana itu merupakan hasil jerih payah kami bertahun-tahun. Saya menaruh harapan kepada pihak kepolisian agar perkara ini dapat diproses secara objektif sesuai aturan yang berlaku,” ujar Syamsu Alam.

​Menanggapi keterangan pelapor, Kepala Desa Madello Arman Rifai memberikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada wartawan pada Jumat (20/11/2026).

Arman membantah tudingan bahwa dirinya mendatangi rumah Syamsu Alam untuk menawarkan lahan empang tersebut.

​”Saya merasa tidak pernah pergi tawarkan empang. Tidak benar itu, dia cuma tanya ke saya bagaimana statusnya itu empang. Saya sampaikan kalau menurut saya empang itu milik H. Rate sesuai surat hibah dari almarhum H. Sulle yang ditandatangani Camat Marrang,” kata Arman.

​Terkait lokasi objek lahan, Arman membenarkan bahwa empang tersebut berada di Desa Madello. Namun, mengenai isu sengketa yang disinggung pelapor, Arman menyatakan bahwa sepanjang pengetahuannya tidak terdapat sengketa kepemilikan karena telah terbit surat keterangan dari Pengadilan Agama.

Ia juga menyebut pihak pembeli telah menyerahkan panjar sebelum membatalkan transaksi secara sepihak.

​”Yang saya tahu, Syamsu Alam sudah panjar, tetapi belakangan membatalkan jual belinya. Menurut H. Rate, Syamsu Alam yang tidak mau bayar lagi. Kalau sengketa, saya kira tidak ada, karena ada juga terbit dari Pengadilan Agama surat keterangan kepemilikan,” ujarnya.

​Arman mengaku hingga kini belum menerima informasi maupun panggilan pemeriksaan dari penyidik kepolisian terkait pengaduan tersebut.

Ia pun menegaskan tidak memperoleh keuntungan apa pun dari rencana transaksi jual beli itu serta meminta agar aspek hukum perikatan jual beli dengan rujukan Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) turut dicermati.

​”Tidak pernah (dipanggil penyidik). Tolong didalami Pasal 1464 KUHPerdata. Silakan dilanjut, yang penting saya cuma kasih keterangan terkait kepemilikan tanah itu, saya juga tidak dapat apa-apa terkait jual beli itu,” tegas Arman.

​Hingga berita ini diturunkan, Satreskrim Polres Barru masih melakukan proses penyelidikan untuk mendalami keterangan para pihak.

Redaksi juga telah berupaya menghubungi H. Rate untuk meminta konfirmasi dan tanggapan atas keterangan pelapor maupun Kepala Desa Madello, namun yang bersangkutan belum berhasil dihubungi.

​Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi H. Rate maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page