SOPPENG, Breaking Sulsel.co.id — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, Diskominfo membuka ruang dialog langsung antara penyelenggara layanan dengan masyarakat, guna mengevaluasi sekaligus menyempurnakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, pada Rabu (14/10/2026), dihadiri jajaran pimpinan dan staf Diskominfo, perwakilan masyarakat, pemangku kepentingan, serta berbagai peserta undangan terkait.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng, Drs. Kanaruddin, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa FKP bukan sekadar rutinitas, melainkan wujud nyata keterbukaan instansi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
“Forum ini menjadi sarana untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Diskominfo sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat menyampaikan saran, kritik, dan masukan terhadap pelayanan yang kami berikan,” ujar Kanaruddin.
Ia menjelaskan, Diskominfo Soppeng memiliki tiga bidang teknis utama: Bidang Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; Bidang Aplikasi dan Informatika; serta Bidang Statistik dan Persandian. Ketiga bidang ini didukung oleh sekretariat dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, yang mencakup pelayanan informasi publik, komunikasi dan publikasi pemerintah daerah, fasilitasi aplikasi dan teknologi informasi, pengelolaan data statistik sektoral, hingga fungsi persandian.
Menurut Kanaruddin, standar pelayanan dan SOP yang jelas adalah fondasi pelayanan yang berkualitas.
“Penyusunan standar pelayanan dan SOP diperlukan agar setiap layanan yang kami berikan memiliki prosedur yang jelas, terukur, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Melalui forum ini, kami berharap peserta berani menyampaikan masukan yang konstruktif, sehingga kekurangan dapat segera kami temukan dan perbaiki sebelum standar ini diberlakukan secara optimal,” harapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya sikap responsif terhadap keluhan masyarakat. Setiap masukan yang diterima harus menjadi bahan evaluasi berkelanjutan agar pelayanan terus membaik dari waktu ke waktu.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng, Nasyithah Usman, S.K.M., M.Kes., menambahkan bahwa FKP adalah ruang partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra penting dalam penyusunan kebijakan layanan.
“Kegiatan ini bertujuan menyampaikan rancangan standar pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus menghimpun aspirasi serta masukan dari pengguna layanan. Kami ingin menyelaraskan kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital dengan kapasitas anggaran dan sumber daya yang kami miliki,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, masing-masing kepala bidang memaparkan rincian SOP pelayanan sesuai lingkup tugasnya, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka. Peserta dengan antusias menyampaikan pandangan dan saran untuk penyempurnaan layanan ke depan.
Di akhir acara, prosesi ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Penyusunan Ulang Standar Pelayanan Publik dan Berita Acara Forum Konsultasi Publik, sebagai bukti komitmen bersama.
Diharapkan, melalui FKP 2026 ini, Diskominfo Kabupaten Soppeng semakin mampu menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, jelas prosedurnya, terbuka terhadap aspirasi,(**)
Giat FKP. Diskominfo Soppeng Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik
