Soppeng, Breaking Sulsel.Co.Id --- Proyek irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3A) Dusun Belawa di Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian publik. Proyek senilai Rp 195 juta dari APBN ini diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang seharusnya, sehingga memicu kekhawatiran dan kritik terkait lemahnya pengawasan.
Proyek ini dikerjakan dalam 60 hari kalender dengan sistem swakelola yang didanai melalui dana pokok pikiran (pokir) DPRD dari berbagai partai politik, termasuk dari fraksi PPP dan PAN. Namun, menurut sumber warga Desa Citta yang enggan disebut namanya mengatakan. pengerjaan proyek terlihat asal-asalan dan jauh dari standar teknis yang diharapkan. “Banyak spesifikasi teknis yang diabaikan, dan kepatuhan terhadap rencana awal minim,” tegas nara sumber Selasa (11/2/2025) kemarin.
Sorotan lain datang dari indikasi lemahnya pengawasan proyek, terutama terkait pemasangan gambar kegiatan dan ruang direksi, pekerjaan yang belum terselesaikan, terkait tenaga kerja yang belum selesai pembayara, matrial yang belum terselesaikan. Pengawasan yang longgar dianggap menambah kekhawatiran akan hasil akhir proyek ini, meskipun dana dari APBN seharusnya menjamin kualitas dan ketahanan infrastruktur. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada ketahanan bangunan irigasi yang penting bagi masyarakat setempat.
Temuan di lapangan memperlihatkan pasangan batu irigasi yang dipasang tanpa koperan atau lapisan split/koral yang memadai, yang mengisyaratkan kualitas pekerjaan rendah. Batu-batu hanya ditempatkan di lantai kerja tanpa cor, sehingga diragukan mampu bertahan dalam jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerusakan di kemudian hari.
Warga Desa Citta berharap agar Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan IV Makassar di bawah Satuan Kerja Kementerian PUPR diharapkan mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan dan tanggung jawab teknis agar proyek memenuhi standar yang sesuai. Yang bersangkutan menambahkan, campur tangan dana pokir Dewan dari berbagai partai politik seolah membuat proyek ini melenceng dari perencanaan awal dan terkesan rancuh, sehingga menyulitkan untuk memastikan kualitas pengerjaan sesuai yang direncanakan.
Upaya awak media untuk dapat mengkonfirmasikan terhadap pihak terkait di lapangan, sudah memenuhi standar untuk kasus pidana dan masih banyak fakta lain yang akan dibeberkan, sampai berita ini diterbitkan. (Tim/Redaksi)
