Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Di Desa Sering, Ketum LHI Angkat Bicara

Soppeng Breaking SulSel.Co.Id — Terkait hasil temuan tim monitoring dan investigasi Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesai terhadap kegiatan pembangunan jalan rabat beton di desa sering kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng 2019 lalu hingga saat ini masih terus menjadi perbincangan publik.
Ketua Umum Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia (LH) Arham MS yang dikonfirmasi melalui pesan via WhatsApp Rabu Malam (7/10) perihal tersebut membenarkan jika kegiatan pembangunan infrastruktur di desa sering tetap menjadi perhatian dan  pengawasan lembaga yang ia pimpin.
“Benar bro, proyek tersebut tetap kami pantau perkembangannya mengingat proyek jalan rabat beton yang menelan anggaran sekitar 550 juta  tersebut kami duga dikerjakan tidak  sesuai dengan RAB”,
Arham mengungkapkan jika sejak awal setelah selesai proyek tersebut timnya menemukan kejanggalan seperti debu bertebaran memenuhi jalan jika ada kendaraan melintas, munculnya pasir batu kepermukaan badan jalan dan bahkan fisik disisi bahu jalan mudah pecah bila terinjak.
Ditanya soal beredarnya informasi hasil audit inspektorat terkait kasus tersebut,  aktifis anti korupsi ini  memnerikan apresiasi kepada inspektorat yang membuka hasil auditnya ke publik.
“Kami menghargai hasil kerja inspektorat yang menemukan potensi kerugian negara pada pekerjaan tersebut meskipun nilai temuannya relatif kecil dibanding dengan nilai anggaran kegiatan yang cukup besar dan berbanding terbalik dengan hasil  mutu pengerjaan  yang kami duga tidak sesuai spesifikasi tehnis”,
Lanjut ia mengatakan jika dirinya tidak mau berkomentar banyak karna sebelum hasil audit inspektorat dipublish pihaknya telah memasukkan laporan dugaan korupsi atas kegiatan tersebut kepada  lembaga penindakan tipikor di propinsi dan di pusat.
Bahlan Arham meengungkapkan jika bukan saja kegiatan pembangunan rabat beton yang berlokasi di dusun wanuatua tersebut ia laporkan namun masih ada kegiatan lainnya.
“Maaf, bukan satu saja kegiatan ditemukan di desa tersebut yang kami duga tidak sesuai RAB namun sedikitnya ada 4 kegiatan yang kami temukan dengan total anggaran hampir mencapai 1miliar “, ungkapnya.
Jadi pihak kami hanya melaporkan dugaan adanya perbuatan tipikor terhadap kegiatan proyek tersebut selanjutnya kewenangan aparat penegak hukumlah yang menentukan apakah terdapat perbuatan korupsi atau tidak,
“Jika kesalahan terletak pada adminstrasi maka bisa saja dipulihkan dengan pengembalian uang negara namun jika didalamnya memnuhi unsur pidana maka kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk melanjtkan proses hukumnya sebagaimana ketentuan UU Tipikor”,
Dalam minggu ini saya akan kembali ke Soppeng dan akan kami beberkan lebih jauh lagi, yang jelasnya kami akan terus melakukan monitoring dan terus berjuang melawan korupsi
Sementara Kepala Desa Sering yang dihubungi oleh awak media melalui telepon selulernya sedang di non aktifkan dari empat nomer telepon selulernya. (Haerul.S/Redaksi)

breaking sulsel

Read Previous

Rasa Kesyukuran Masyarakat Desa Jampu Hasil Panen Melimpah. Diadakan Acara Pattaungeng

Read Next

Pemaparan Visi – Misi Paslon Bupati Dan Wabup Soppeng Dimakassar Oleh KPU, Diduga Hanya Pemborosan Anggaran