LHI Akan Terus Pantau Penggunaan Anggaran KPU Soppeng

Soppeng Breaking SulSel.Co.Id — Masa kampanye telah bergulir, yang dimulai sejak 26 September sampai 5 Desember 2020, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng memantik tanda tanya publik terkait alat peraga kampanye dan bahan kampanye (APK – BK). Bagaimana tidak, APK yang dipasang paslon sudah ditertibkan dan APK yang difasilitasi KPU Soppeng belum tersedia dengan dalih masih dalam proses.
sampai saat ini belum terlihat alat peraga kampanye dan bahan kampanye (APK – BK) pasangan calon (paslon) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Sehubungan eskalasi pemberitaan di media terkait kinerja KPU Soppeng  LHI kembali angkat bicara.
Melaui telepon seluranya, Fonder Lembaga Advokasi HAM Indonesia (LHI) Arham MS kepada Breaking SulSel.Co.Id Senin (5/10) meminta kepada KPU Soppeng untuk transparan dalam pengelolaan anggaran pemilukada 2020. “Besarnya anggaran yang sampai 700 juta tersebut harus dibuka dann disampaikan kepada publik dan penggunaanya harus disesuaikan dengan kebutuhan,”
Ia mengatakan bahwa setiap pengeluaran uang harus bisa dibuktikan penggunaaanya dengan kwitansi atau surat tanda terima. “Kami elemen masyarakat akan mengawal penggunaan anggaran tersebut agar Agar teman-teman penyelenggara pemilu tidak salah langkah sehingga pengadaan tidak bermasalah dan tidak dikorupsi, Selain itu rekanan yang memenangkan pengadaan APK & BK tersebut wajib terdaptar di KPU sebagai rekanan ujarnya.

Lanjut Arham mengatakan. pihaknya akan terus melakukan pemantauan anggaran pilkada di Soppeng. Ia mengingatkan Komisioner KPU dan Sekretariat KPU Soppeng untuk terus memegang prinsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami mengingatkan prinsip yang tidak boleh dilanggar, bagaimana penggunaan anggaran yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” katanya.

Arham juga mengatakan komisioner tidak boleh masuk dalam pengadaan yang sifatnya administratif sekali. “Komisioner tugasnya pengawasan saja jangan masuk dalam pengadaan. Kejadian di berbagai tempat, pilkada ada potensi korupsi. Oleh sebab itu, kami berharap pilkada ini lancar dan bersih di semua tempat,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) anggaran di KPU Kabupaten Soppeng Rp. 25 Milyar diluar dari anggaran APBN  Rp. 7 Milyar. (Haerul.S/Redaksi)

breaking sulsel

Read Previous

Ketua LHI Arham Menghimbau : Pejabat Yang Usai Keluar Daerah Agar Tes Swab

Read Next

Rasa Kesyukuran Masyarakat Desa Jampu Hasil Panen Melimpah. Diadakan Acara Pattaungeng